Salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sebagai unsur dari SPIP tersebut yaitu penilaian risiko beserta rencana tindak pengendalian (RTP). Untuk meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dalam penilaian risiko, DLH Prov. Kalsel menyelenggarakan Sosialisasi penyusunan manajemen risiko dengan narasumber Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Rudy M Harahap Ak.M.M, Ph.D).
–
Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Hanifah Dwi Nirwana, S.T.,M.T.). Dalam paparannya, Narasumber menyebutkan bahwa manajemen risiko jangan hanya diartikan sebagai pengendalian hal negatif saja melainkan bisa menjadikan suatu hal yang bersifat positif. Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) untuk mengelola risiko sebagai kesatuan, tidak bersifat parsial dan dilakukan pada setiap unsur dalam sebuah organisasi. SKPD harus menyusun strategi, baik strategi secara individu maupun lingkup organisasi. SKPD perlu mengelola organisasi secara terintegrasi dan partisipatif dengan manajemen risiko.
