Banjarbaru – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurafiq, memimpin langsung Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) yang diselenggarakan pada hari Kamis, 7 Agustus 2025, bertempat di Lapangan Bola Lanud Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, perwakilan instansi pemerintah daerah, serta relawan lingkungan.
Apel siaga ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu daerah rawan kebakaran akibat musim kemarau berkepanjangan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif Faisol Nurafiq menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi lintas sektor, baik dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan karhutla.
“Seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) harus bersatu dan bekerja bersama secara sinergis dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan, baik secara kebijakan, operasional, maupun logistik, untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan dan wilayah lain yang rawan,” ujar Menteri Hanif dalam arahannya.
Setelah apel siaga, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakor Karhutla) yang diselenggarakan di Hotel Novotel Banjarbaru. Rapat tersebut dihadiri oleh para pemangku kebijakan, termasuk perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait, serta seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam forum Rakor tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan arahan kepada seluruh Kepala Daerah, baik Bupati maupun Wali Kota se-Kalimantan Selatan, agar segera mengambil langkah-langkah strategis di wilayah masing-masing. Gubernur menegaskan bahwa upaya penanganan karhutla harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek penanggulangan saat terjadi kebakaran, tetapi juga meliputi pencegahan dini dan pemulihan pascakebakaran.
“Saya meminta seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan serta menyiapkan rencana aksi yang terukur dan terstruktur. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, tetapi saat kejadian terjadi, penanggulangan harus cepat dan terkoordinasi. Selain itu, upaya pemulihan lingkungan pascakebakaran juga harus diperhatikan agar ekosistem yang terdampak dapat segera pulih,” ujar Gubernur H. Muhidin.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan karhutla semakin kuat, serta mendorong peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan dan aksi nyata dalam melindungi lingkungan hidup dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.
