Tupoksi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Uraian tugas sebagaimana dimaksud:

  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
  2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan tata lingkungan;
  3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pengelolaan sampah, limbah B3 dan kemitraan;
  4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas serta peraturan hukum lingkungan;
  6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan UPTD Pengelolaan sampah;
  7. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan,mengendalikan dan melaksanakan UPTD Laboratorium lingkungan;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
  3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
  4. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  5. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  6. koordinasi dan sinkronsasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
  8. pengelolaan kegiatan kesekretariatan