Program Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka sebagai Instrumen Upaya Perbaikan Lahan Bekas Tambang
(Tinjauan terhadap lahan bekas tambang rakyat di Kecamatan Cempaka)
Oleh Hardini Wijayanti - Pedal Madya DLH Prov. Kalsel

Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam khususnya bahan galian tambang berupa batubara. Selain batubara, produk tambang berupa intan dan emas juga menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan. Adanya potensi alam yang kaya ini tentu akan menarik para pelaku usaha untuk berinvestasi di wilayah Kalimantan Selatan. Pembukaan lahan dalam rangka eksploitasi bahan tambang telah terjadi di Kalimantan Selatan. Sebagai langkah pengamanan terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah telah mengatur perundang-undangan yang mengikat para pelaku usaha termasuk melalui kewajiban perizinan yang harus ditaati. Dampak nyata dari kegiatan penambangan adalah terbentuknya bukaan lahan dan lubang bekas galian tambang. Melalui upaya penerapan kaidah pertambangan yang baik serta perizinan yang dimiliki diharapkan mengikat pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya pada tahap pasca kegiatan eksploitasi.

Namun pada kenyataannya tidak semua kegiatan eksploitasi bahan tambang memenuhi kewajiban perizinan dan menerapkan kaidah kegiatan pertambangan sesuai ketentuan. Kegiatan penambangan intan dan emas terbesar di Kalimantan Selatan di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru adalah salah satu contoh kegiatan pertambangan yang tidak mematuhi kewajiban perizinan dan tidak menerapkan kaidah penambangan yang baik. Sayangnya kegiatan ini justru merupakan salah satu objek wisata yang cukup dikenal luas di Indonesia. Kegiatan yang sudah dilakukan secara turun temurun ini berada pada lahan milik perseorangan dan dikelola secara berkelompok. Selain intan, produk ikutannya berupa pasir dan batuan juga menjadi komoditas yang laku dijual.

Kalimantan Selatan boleh berbangga terhadap produksi batubara dan intannya, namun dampak kerusakan lahan menjadi konsekuensi yang harus diterima. Setiap kegiatan penambangan tentu berpotensi menyebabkan hilangnya tanah penutup, vegetasi, bahaya erosi dan longsor juga perubahan bentang alam. Kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan kaidah pertambangan yang benar yang berorientasi lingkungan akan memperparah dampak pada lingkungan karena tidak adanya upaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan. Potensi sumber daya bahan galian tambang yang tidak dapat diperbaharukan tentunya lama kelamaan akan habis dan tidak dapat lagi menjadi sumber mata pencaharian dan hanya akan menyisakan dampak kerusakan bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan baik.

Melihat potensi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin (dan sudah pasti tidak dilakukan dengan kaidah good mining practise) pada lahan akses terbuka dan untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Lingkungan Nomor P.2/PPKL/PKLAT/PKL.4/2/2018 tentang Pedoman Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka. Dalam pengertian peraturan ini lahan akses terbuka adalah bidang lahan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa atau yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang diatasnya terdapat hak ulayat yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin yang ditelantarkan.

Wilayah penambangan rakyat di kelurahan Cempaka sejatinya sangat tepat jika dijadikan lahan terbuka yang pemulihannya dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terkait keberadaan penambangan rakyat ini, tidak hanya dari aspek penerapan penambangannya dan dampak kerusakan lingkungan (terutama aspek kualitas air dan kerusakan lahan), tetapi juga terkait evaluasi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta aspek ketenagakerjaannya. Pasca penambangan di lahan milik masyarakat ini sudah bisa dipastikan tidak akan dilakukan pemulihan oleh pemilik lahan. Walaupun penambangan rakyat ini dilakukan di tanah milik pribadi namun harus ada regulasi yang mengatur keberadaannya termasuk program pemulihan lahan bekas tambangnya.

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru, wilayah penambangan rakyat di Kelurahan Cempaka ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Apa langkah nyata pemerintah Kota Banjarbaru untuk dapat mewujudkan kesesuaian peraturan tata ruang dengan pemanfaatan ruang tersebut. Apa peran pemerintah Provinsi untuk penambangan rakyat ini. Perlu konsep yang jelas dalam melakukan edukasi pada masyarakat pelaku penambangan terkait kegiatan yang telah dilakukan secara turun temurun ini, bagaimana dampak lingkungan yang telah dan akan terus terjadi jika kegiatan penambangan terus berjalan seperti yang berlangsung selama ini, bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk secara suka rela menyerahkan tanahnya untuk dikelola pemerintah dalam upaya pemulihan, bagaimana kompensasi kepada masyarakat dari kegiatan pemulihan lahan yang akan dilakukan. Beberapa tahun belakangan ini di musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, bencana banjir sudah mulai sering terjadi di Kota Banjarbaru khususnya di wilayah Cempaka dengan luasan dan ketinggian air yang meningkat dari tahun ke tahun. Berkurangnya tutupan lahan diduga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bencana banjir.

Sesungguhnya, Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Kota Banjarbaru dapat bersama-sama turun tangan untuk merubah rona lingkungan di penambangan rakyat Kelurahan Cempaka tersebut. Dinas Kehutanan dapat melaksanakan program Revolusi Hijaunya, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup bisa “menciptakan” kampung iklim dengan melibatkan peran serta masyarakat. Program kampung iklim yang menjadi salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seharusnya tidak hanya diimplementasikan oleh Daerah dengan “menemukan” lokasi-lokasi yang memang sudah bagus atau karena karena faktor alaminya dapat diusulkan menjadi kampung iklim. Akan tetapi program kampung iklim dapat juga “diciptakan”. Hal ini memang akan berkonsekuensi dengan anggaran yang harus disediakan, namun untuk menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup yang akan menunjang kehidupan semua makhluk, maka anggaran bukanlah sebuah penghalang. Tugas paling berat sesungguhnya adalah pendekatan dan penguatan di tingkat tapak, yaitu masyarakat. Merubah pola kebiasaan, pola pikir dan menumbuhkan antusiasme untuk bersama merubah keadaan tentu tidak akan mudah. Masyarakat harus diajak untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah lingkungan yang mereka hadapi saat ini, termasuk tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang mereka peroleh dengan menambang. Dengan pengidentifikasian masalah oleh masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah bersama-sama merancang rencana adaptasi dan mitigasi yang diperlukan sampai dengan program kemandirian masyarakat secara ekonomi. Untuk ini maka Pemerintah harus mempunyai konsep yang komprehensif.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dapat juga mendesak pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan tindakan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dan mengambil langkah-langkah sebagaimana ketentuan teknis yang telah diatur. Pemulihan lahan akses terbuka pada wilayah Kelurahan Cempaka terutama adalah pencegahan erosi dan banjir dengan penguatan tebing-tebing dan penanaman pohon. Selanjutnya desain rencana pemulihan kerusakan lahan akses terbuka secara keseluruhan termasuk di sempadan sungai di Kota Banjarbaru. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam program pemulihan ini, supaya masyarakat dengan kesadarannya sendiri ikut memelihara lingkungannya. Melalui program pemulihan lahan akses terbuka, kerusakan lahan akses terbuka yang terjadi dapat diperbaiki dengan meningkatkan fungsi lingkungan, sosial dan ekonomi.