UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula

Tugas Pokok dan Fungsi UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula

UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 0156 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 27 Desember 2017. UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan operasional pemrosesan akhir sampah secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota. Uraian tugas UPT TPA Sampah Regional yaitu:

  1. menyusun program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan TPA Sampah Regional Banjarbakula;
  2. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan operasional pemrosesan sampah dan pemantauan dampak lingkungan TPA Sampah Regional Banjarbakula;
  3. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah Regional Banjarbakula;
  4. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah;
  5. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
  6. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

UPT TPA Sampah Regional Banjarbakula mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan TPA Regional Banjarbakula;
  2. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasional pemrosesan sampah dan pemantauan sampah lingkungan TPA Sampah Regional Banjarbakula;
  3. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah Regional Banjarbakula;
  4. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah, dan;
  5. pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan.